Jokowi Serius Berantas Pinjol Ilegal: Para Peminjam Uang DimintaTak Bayar Cicilan Lagi

Operasional pinjaman online atau pinjol ilegal dinilai banyak melanggar hukum. Karena itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan para pelaku pinjol ilegal segera menghentikan operasionalnya.

Selain itu, Mahfud juga meminta masyarakat yang terlanjur jadi debitur pinjol ilegal, tak perlu lagi membayar cicilan pokok beserta bunganya. Sementara bagi masyarakat yang mendapat intimidasi dari pelaku pinjol ilegal, diharapkan segera melapor ke kantor polisi terdekat.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, praktik pinjol ilegal banyak melanggar hukum. Dari sudut hukum perdata, pinjol ilegal tidak sah. Sedang dari sudut hukum pidana, banyak terjadi pelanggaran pasal pidana.



Mahfud mengatakan pinjol ilegal tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif seperti yang diatur dalam hukum perdata. Selain itu, ada banyak pasal yang dapat menjerat pelaku pinjol ilegal dari sisi hukum pidana.

"Kita juga tadi menyinggung kemungkinan penggunaan Pasal 368 KUHP, yaitu pemerasan. Pemerasan, ini hukum pidananya. Lalu juga ada Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dipakai, kemudian undang-undang perlindungan konsumen, Undang-Undang ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3," ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan pinjol ilegal dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat hukum perdata sehingga dapat dibatalkan. Dia meminta masyarakat tidak membayar jika ditagih oleh pinjol ilegal.

"Nah ini kami umumkan kepada masyarakat bahwa dari aspek hukum perdata kita bersikap pinjaman online, pinjol ilegal itu ya ilegal, namanya juga ilegal tapi bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga bisa dinyatakan batal atau dibatalkan," ujar Mahfud.

"Oleh sebab itu, imbauan atau statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI, hentikan, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini," kata Mahfud.

Post a Comment

Previous Post Next Post