DPR-RI Dukung Jatuhkan Sanksi Jika Wali Kota Pariaman Ngotot Tolak SKB 3 Menteri

 Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa mengatakan kepala daerah yang menolak menerapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri terkait aturan seragam dan atribut keagamaan di lingkungan sekolah, bisa dikenakan sanksi oleh Kemendagri baik tertulis ataupun lisan. Sebab SKB bersifat mengikat dan wajib untuk dijalankan.

 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, telah  menegur langsung Wali Kota Pariaman, Genius Umar lantaran menolak menerapkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri tentang aturan seragam sekolah.



"Kemarin saya telepon yang bersangkutan langsung, saya ingatkan kepala daerah itu tugasnya mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan. SKB itu peraturan perundang-undangan," ujar Akmal dalam konferensi pers, Rabu, 17 Februari 2021.


Ia berharap teguran lisan itu membuat Wali Kota Pariaman segera menjalankan SKB 3 Menteri tersebut. "Dengan komunikasi yang baik, kami harapkan tidak perlu sampai ada sanksi," ujar Akmal.


Pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah pada 3 Februari lalu. Keputusan itu diteken oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.



SKB 3 Menteri ini merupakan buntut dari kasus SMKN 2 Padang yang mewajibkan siswi nonmuslim memakai jilbab. Dengan adanya aturan anyar ini, pemerintah dan sekolah tidak boleh lagi mewajibkan atau pun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.


Sebagai tindaklanjutnya, Pemda dan kepala sekolah juga wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama itu ditetapkan.


Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, ada sanksi yang akan diberikan. Di antaranya; Gubernur bisa memberi sanksi kepada Bupati/ Wali Kota, sementara Kemendagri bisa memberikan sanksi kepada gubernur, dan Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait penyaluran BOS dan bantuan pemerintah lainnya.

 

 

Post a Comment

Previous Post Next Post