RDP Otsus Papua yang Digelar MRP Dinilai Ilegal Karena Bukan Kewenangannya

Tugas Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah memberikan pertimbangan, saran dan menyalurkan aspirasi. Sedang pelaksanaan RDP (Rapat Dengar Pendapat) Otsus Papua yang digelar MRP dinilai bukan sebagai kewenangannya. Penilaian tersebut disampaikan William Guntur Sawaki, anggota MRP periode 2011-2016, terkait munculnya penolakan RDP Otsus Papua yang digelar MPR di beberapa wilayah di Papua.


“Kalau kita lihat dari nomenklatur MRP, majelis itu kan sebenarnya tugasnya hanya memberikan pertimbangan, saran walaupun dibalik itu ada afirmasi, artinya bahwa pertimbangan yang diberikan seperti bentuk legislasi aturan oleh DPRP atau Pergub, Perdasi dan Perdasus, atau berbagai produk hukum lain yang dilahirkan di Provinsi Papua, yang keberpihakan kepada orang Papua,” kata William.


Dikatakan William, jika MRP melakukan rapat dengar pendapat umum atau wilayah (RDPU), berarti MRP melakukan sebuah kegiatan yang dibiayai untuk menampung aspirasi. ‘’Tugas MRP itu berkaitan dengan pertimbangan dan persetujuan, contohnya pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil pada saat pilkada. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan perdasus, terus memperhatikan dan menyalurkan aspirasi,” sambungnya.


Kalau MRP melakukan RDP,  disinilah letak perbedaan konstruksi pemahamannya, bahwa kedudukan mereka hanya sebagai majelis bukan dewan, dan majelis itu hanya memberikan pertimbangan.


Menurut William, bila Otsus gagal bukan karena rakyat. Sebaliknya, William malah mempertanyakan hasil kerja anggota MRP. "Otsus gagal karena MRP, karena birokrat. MRP sebenarnya kerja apa sih? Coba lihat apa program mereka saat reses, apa perintah yang dilakukan lembaga kepada setiap anggota, tidak ada? Hasil dari reses juga mau dikemanakan, bingung."


Terkait adanya sejumlah pimpinan daerah menolak RDP yang digelar MRP, kata William Sawaki, memang sudah seharusnya. “Dan seharusnya semua pimpinan daerah menolak, kenapa menolak? Karena Otsus ini jika ingin diperbaiki tidak boleh dalam keadaan emosi, kalau mereka bilang Otsus ini bargaining dengan referendum itu salah,” katanya.


Soal referendum, lanjut William, adalah urusan PBB, tapi kalau Otsus itu hak dan tanggung jawab pemerintah berdasarkan resolusi 2504 tertanggal 19 November 1969. Sebab, Papua sah menjadi bagian dari NKRI. Sehingga segala regulasi dan aturan hukum, berkaitan dengan hak dan tanggungjawab negara memberikan perlindungan dan mensejahterakan masyarakat itu kewenangan negara.

“Nah, kalau sekarang pemerintah mau melakukan revisi Otsus, kenapa takut? Kenapa musti minta pendapat (RDP), kan negara punya kewenangan untuk membuat atau membentuk hal itu,” ujarnya.


Ditegaskan William, MRP aqdalah produk Otsus. "Jika mereka paksa untuk bubarkan Otsus yah, MRP juga harus dibubarkan karena mereka tidak memahami tugas dan fungsinya. MRP ini sebaiknya dibubarkan saja, jika tidak berjalan sesuai tugas dan fungsinya, DNA kewajibannya. Masyarakat tidak salah, ini institusi yang mengemban tugas tidak melaksanakan dengan baik dan benar,” katanya.

Previous Post Next Post