Mengerikan, Ini Bukti Strategi Licik Bandit-bandit Penolak Otsus Papua


Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua merampok dana desa untuk membeli senjata, ternyata sudah menjadi rahasia umum. Namun aparatur polisi dan TNI kesulitan mengatasi masalah ini karena kerap dianggap melakukan pelanggaran HAM saat melakukan penyergapan para anggota KKB Papua. 


Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan IIII, Kolonel (Czi) IGN Suriastawa, mengakui bahwa desas-desus dana desa yang dipakai membeli senjata KKB Papua sudah jadi rahasia umum. Karena itu, Suriastawa mengapresiasi langkah Bupati Intan Jaya yang mengungkap adanya KKB Papua yang sering minta dana desa secara paksa di Intan Jaya.


Suriastawa mengatakan, penyergapan KKB Papua yang dilakukan tim Gakkum gabungan TNI-Polri di Kampung Jalai beberapa waktu lalu juga bermotif sama, yaitu permintaan dana desa. Sedang pernyataan Bupati Intan Jaya soal adanya permintaan dana desa secara paksa menunjukkan bhawa warga Intan Jaya selama ini terancam karena diintimidasi oleh KKB.


"Fakta ini harus diketahui oleh publik secara luas, agar makin paham bahwa akar masalah di Papua adalah keberadaan KKB yang dibantu oleh pendukungnya yang ada di dalam dan di luar negeri," jelas Suriastawa.


Pernyataan Suriastawa tidak salah bahwa KKB Papua memang menjalin jaringan dengan warga di perkotaan Papua maupun di luar negeri. Sedang isu Hak Asasi Manusia sering dijadikan tameng oleh KKB Papua dan kelompok koruptor separatis untuk berlindung agar mereka tetap bebas bergerak. 


Akibatnya, konflik senjata di Papua sulit untuk diuraikan dan selalu menimbulkan persoalan dilematik. Apalagi, aksi KKB Papua ini juga sangat terkait dengan gerakan kelompok separatis di daerah perkotaan Papua yang menyusup dalam aksi-aksi mahasiswa maupun agenda kerja Majelis Rakyat Papua (MRP) hasil bentukan dari pelaksanaan Otonomi khusus.


Artinya, sedikitnya ada dua skenario yang kini dikembangkan oleh para bandit kelompok separatis di Papua, yakni Skenario Teror dan Skenario Agitasi. Skenario Teror gencar dilakukan oleh KKB Papua lewat aneka teror kekerasan, perampokan, penyanderaan, pemerkosaa dan pembunuhan. Namun usai meneror mereka kembali kabur ke hutan, dan sebagian ada yang berbaur ke masyarakat. Sedang Skenario Aitasi gencar dilakukan oleh kelompok bandit separatis berpendidikan tinggi dengan melakukan kampanye menolak Otsus dan menyerukan refendum untuk Papua Merdeka. 


Jika melihat instrumen hukum internasional, status Papua sebenarnya sudah final menjadi bagian NKRI yang disahkan oleh resolusi PBB. Karena itu, di PBB tidak ada negara-negara besar yang berani megusik kedaulatan Indonesia di Papua, kecuali Vanuatu. Dengan kata lain, pintu untuk melakukan referendum Papua sudah tertutup rapat karena sudah tidak ada dasar hukum yang dapat dipakai acuan lagi.


Namun, para bandit Papua kelompok separatis terus memaksakan diri melakukan provokasi-provokasi dengan menyebar aneka hoax (kabar bohong) melalui aksi-aksi demo dan kampanye di media sosial. Kelompok bandit separatis berpendidikan tinggi kini melakukan propaganda dengan mendominasi media dan media sosial untuk menyebarkan narasi penolakan Otsus. Mereka sengaja melakukan propaganda itu guna menutupi praktik korupsi Dana Otsus yang dilakukan oleh bandit koruptor.


Dari gerakan propaganda itulah masyarakat Papua bisa terhasut oleh narasi separatis, kemudian disetir untuk meneriakkan penolakan Otsus. Salah satu contohnya, demo setingan yang terjadi di Universitas Cenderawasih pada 27 Oktober 2020 lalu. Dalam setingan ini jumlah oknum separatis lebih dominan dibandingkan mahasiswa itu sendiri.


Tak hanya melakukan demo setingan, para bandit kelompok separatis juga menghasut rakyat dengan mengkondisikan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Manokwari agar hasilnya berujung pada penolakan Otsus. Skenario separatis ini setelah upaya penggiringan opini melalui framing di media sosial terbongkar. Sebab, kelompok separatis malah membongkar borok sendiri saat menyebarkan surat hasil pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP).


Kenapa borok pandit bertopeng separatis ini terbongkar? Karena dalam surat tersebut ditemukan sejumlah fakta tentang upaya separatis yang membuat narasi Otsus gagal agar separatis leluasa meneriakkan Papua merdeka. Artinya, MRP yang dibentuk oleh Otsus ternyata telah disusupi oleh oknum yang memiliki agenda separatisme. Padahal MRP tidak akan pernah ada kalau Otsus tidak dilaksanakan. Ini jejak beritanya.


Tidak berhenti di situ. Rapat Dengar Pendapat (RDP) Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang seharusnya dapat menjadi wadah strategis untuk mengevaluasi jalannya Otsus, malah dimanfaatkan untuk motif politik separatis. 


Pada Agustus 2020, MRP membentuk tim 19 MRP dari 3 wilayah dipimpin oleh Pendeta Yoel Mulait. Pembentukan tim MRP pimpinan Pdt. Yoel Mulait ini telah disetting untuk mengkondisikan hasil RDP MRP agar mengarah pada referendum dan penolakan otsus.


Bukti menunjukkan, oknum MRP secara diam-diam menyebarkan blanko checklist pada perwakilan masyarakat simpatisan pro MRP untuk menyatakan penolakan Otsus saat pelaksanaan RDP. Peserta yang diundang dalam RDP pun mayoritas terdiri dari separatis serta tidak melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat yang mendukung Otsus. Alhasil, mayoritas peserta RDP MRPB setuju dengan penolakan keberlanjutan Otsus dan malah meminta referendum.


Pertanyaan yang muncul kemudian, kenapa mereka memaksakan diri memelihara isu Papua merdeka? Para bandit koruptor di Papua disinyalir ketakutan ketika pemerintah pusat menyampaikan wacana untuk mengevaluasi pelaksanaan Otsus.


Menurut logika akal sehat dan pemikiran akademik, evaluasi Otsus seharusnya dilaksanakan agar ada perbaikan demi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Namun para bandit koruptor dana otsus itu akhirnya menyusun agenda terselubung menolak Otsus dilanjutkan. Cara licik ini sengaja dilakukan agar tidak ada audit dan otsus berakhir. Atau bisa juga untuk melanjutkan otsus dengan dana yang lebih besar namun tidak diaudit. 


Skenario para bandit koruptor dana Otsus ini jelas tidak ada yang menguntungkan rakyat Papua. Sebab, penolakan Otsus jelas akan merugikan rakyat karena tidak akan ada lagi dana Otsus yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. 


Temuan-temuan tersebut membuktikan bahwa separatis hanya menjadikan warga sebagai alat untuk memenuhi kepentingan kelompok separatis. Kalau memang peduli warga, kenapa separatis justru bersikeras ingin menolak hak-hak pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang didapat rakyat melalui Otsus?

Post a Comment

Previous Post Next Post