Langkah Pangdam Jaya Benar, Sesuai UU No.34 Tahun 2004: Cendekiawan NU Mendukung

Cendekiawan NU Zauhairi Misrawi dan Deputi V Kantor Staf Presiden Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani, menilai peran TNI dalam membantu pemerintahan daerah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Hal itu diatur dalam ketentuan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004  Pasal 7 ayat 2 huruf b.


Pernyataan Jaleswari tersebut terkait adanya langkah tegas personel TNI yang menurunkan spanduk Imam Besar FPI Rizieq Shihab serta pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman terkait pembubaran FPI.


Jaleswari menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan kepada siapapun atau organisasi kemasyarakatan manapun. Karena menurutnya, penegakan hukum sifatnya tidak diskriminatif. "Dimana ada pelanggaran hukum, maka akan ada penindakan, terlepas dari individu maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) manapun yang melanggar," katanya.


Terlebih menurutnya sekarang ini Indonesia sedang dilanda Pandemi Covid-19.  Dalam menghadapi pandemi yang berdampak pada kondisi kesehatan dan ekonomi tersebut, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat termasuk Ormas harus berperan aktif. Oleh karena itu perlu adanya penegakkan hukum bila ada masyarakat atau Ormas yang melanggar. "Penegakan hukum dan ketertiban masyarakat oleh karenanya esensial untuk melindungi dan menyelamatkan jiwa masyarakat secara keseluruhan," tegas Jaleswari.


Cendekiawan NU Zauhairi Misrawi sangat mendukung langkah Pangdam Jaya yang memerintahkan kepada TNI untuk mmbersihkan baliho bergambar Rizieq Shihab. "Tidak ada yang boleh kebal hukum," tegas Cendekiawan NU Zauhairi Misrawi.


Sementara Kuasa Hukum FPI Azis Yanuar mengakui bahwa tindakan TNI sudah sesuai dengan UU TNI terkait operasi TNI selain perang, dalam hal ini TNI menjalankan politik negara.


Previous Post Next Post