Presiden Jokowi Tak Ingin Rakyat Papua Hanya Jadi Penonton


Presiden Joko Widowo (Jokowi) tidak ingin rakyat Papua hanya menjadi penonton dalam pembangunan di Papua. Untuk itu, Presiden menggunakan berbagai pendekatan dalam proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Sayangnya, banyak pihak hanya menyoroti masalah hak asasi manusia (HAM) sipil politik saja, sementara HAM sosial, ekonomi, budaya yang dibela Presiden Jokowi cenderung kurang diperhatikan.

Pokok pikiran itu dipaparkan Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, dalam diskusi Membangun Papua: Memperkuat Jati Diri dan Perjuangan Anti Rasisme. Menurut Jaleswari Pramodhawardani, dalam pembangunan Papua dan Papua Barat, HAM sipil politik dan HAM sosial, ekonomi, budaya dinilai sama penting oleh Presiden Joko Widowo.

Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, selama ini ada ketimpangan pembangunan antara Papua dan Papua Barat dengan provinsi lain. Untuk itu, Presiden melakukan pembangunan SDM dan infrastruktur dilakukan secara pararel. Pembangunan infrastruktur tetap perlu karena hal ini terkait pembangunan peradaban. Sedang dampak dari pembangunan SDM selama 5 tahun terakhir hasilnya cukup baik karena indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat mengalami kenaikan. IPM Papua tahun 2015 hanya 57,25 pada 2019 naik 60,84. IPM Papua Barat tahun 2015 hanya 61,73 pada 2019 naik 64,7.

Dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widowo (Jokowi) menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama di Papua. Berbagai kebijakan telah dan terus dilakukan seperti program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dimana sekitar 600 putra putri Papua belajar di sekolah terbaik.

“Bukan sekadar mengirimkan putra terbaik, tapi juga menghargai lintas kultur, etnis, dan agama. Pendidikan bukan soal program belajar mengajar, tapi bicara soal pendekatan kebudayaan, karena bhineka maka pendidikan menanamkan saling menghargai perbedaan," ujar Jaleswari,

Menurut Jeleswari, apa yang dilakukan pemerintah pusat, dengan terus mendorong infrastruktur dan SDM tidak serta mengubah lebih baik, ada keterbatasan. Namun melihat anak-anak muda Papua saat ini telah berkiparah di banyak bidang, menjadi bukti bahwa ada optisme dan kebersamaan yang saling menguatkan di Papua, tidak seperti dipersepsikan kelompok tertentu yang mengesankan Papua mendapat diskriminasi.

Pembangunan di ujung timur Indonesia ini diharapkan menjadi landasan menuju Papua yang lebih baik. Presiden pun, memiliki perhatian tinggi terhadap Papua hingga datang 13 kali dan terus mendengar apa yang menjadi harapan masyarakat. Karena itu, ia mengajak semua pihak, termasuk putra-putri Papua berkolaborasi mengoptimalkan hal-hal baik sehingga tidak hanya berhenti di lima tahun ke depan.

Pada kesempatan sama, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, menyampaikan, pemerintah di luar negeri terus melakukan berbagai upaya untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya di Papua kepada masyarakat internasional, dimana pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan demokrasi telah mengalami lompatan.

Dia mengajak agar putra putri asli Papua yang duduk di posisi kunci, seperti artis, seniman, atau duduk di pemerintahan, untuk bersama-sama membangun narasi positif Papua karena masyarakat internasional lebih percaya terhadap informasi dari warga asli Papua.

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arjuna Putra Aldino menambahkan, persoalan pengkotak-kotakan berdasar isu rasialis telah pupus sejak deklarasi Sumpah Pemuda. Isu rasialis sedari dulu hanya dikelola oleh kolonialis untuk memecah belah. Pemerintah diharapkan benar-benar memperlihatkan keadilan dan kesamaan dalam penegakan hukum, menciptakan peraturan tidak disktriminatif.

Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, berharap pemerintah terus memiliki perhatian kepada Papua dengan memperkuat perhatian pada sektor pendidikan dan sumber daya manusia, sehingga memberi imbas positif dalam jangka panjang.

Edo Kondologit, musisi asli Papua mengatakan, pusat dan daerah harus bersama-sama membangun Papua. Dana besar terhadap Papua, harus dikelola secara tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Jika ada kendala, lakukan komunikasi agar kebijakan yang sudah bagus mampu dijalankan di lapangan dengan baik.
Previous Post Next Post