Ada Pihak Luar yang Bermain dan Memancing Perpecahan di Papua: Warga Tak Berdosa Jadi Korban


Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua pada tahun 1969 telah dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi 2504 (XXIV). Sehingga status Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Hanya saja, belakangan ini ada pihak luar yang bermain mengusik Pepera agar di Papua terjadi referendum seperti yang pernah terjadi di Timor Leste.

Tragisnya, aksi Kelompok Separatis Papua semakin brutal dan kejam. Mereka sering menyandra warga tak berdosa, para guru, para tenaga medis dan pekerja proyek. Tidak hanya itu, Kelompok Separatis  Papua juga tega memperkosa dan membunuh guru atau tenaga medis. Bahkan, ada yang dibakar hidup-hidup. Anehnya, gerakan mereka seringkali beriringan dengan aksi-aksi yang digalang di luar negeri.

Pertanyaannya, siapakah aktor luar negeri dan dalam negeri yang memainkan isu Papua? Mereka sering berteriak menuduh aparatur Indonesia melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap kelompok separatis. Lucunya, mereka diam membisu ketika Kelompok Separatis Papua sering menyandra warga Papua tak berdosa, para guru, para tenaga medis dan pekerja proyek. Kelompok Separatis  Papua tega memperkosa dan membunuh guru atau tenaga medis, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup, tapi para aktivis pembela HAM tak pernah ada yang menyalahkan Kelompok Separatis Papua.

Padahal para guru dan para tenaga medis adalah para pembela HAM. Siapapun yang menyerang, mengintimidasi, apalagi memperkosa dan membunuh para guru dan para tenaga medis, termasku melakukan pelanggaran HAM berat.


Lantas, mungkinkah aksi Kelompok Separatis Papua yang didukung para aktivis pembela HAM dari luar negeri dan dalam negeri ini agar berhasil mewujudkan referedum seperti di Timor Leste?

Mantan Duta Besar RI untuk PBB, Makarim Wibisono, mengatakan, status Papua dan Timor Leste sangat berbeda. Pada era kolonial Belanda, Papua adalah bagian dari wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Sehingga, ketika Indonesia merdeka pada 1945, wilayah Papua sah menjadi bagian dari Indonesia seperti wilayah Hindia Belanda lainnya. Hal itu didasari prinsip-prinsip hukum internasional yang diberlakukan di Perserikatan Bangsa Bangsa.

Hanya saja, belakangn ini ada pihak yang mengusik Pepera Papua agar ada referendum dan sebagian aktornya adalah para aktivis NGO. Namun hal ini sulit terwujud.  Menurut Makarim Wibisono, referendum di Timor Leste bisa terjadi karena Timor Leste bukan bagian dari Hindia Belanda. Ketika Indonesia merdeka 1945, Timor Leste bukan bagian dari Indonesia.

Menurut Makarim Wibisono, referendum bisa dilakukan jika suatu wilayah diduduki oleh pihak lain. Sedang hal ini tidak terjadi di Papua. Berdasar prinsip hukum internasional, Papua sudah menjadi bagian dari Indonesia sejak merdeka pada 1945. Karena itu, referendum di Papua tidak akan mungkin bisa terwujud.

Keterangan serupa juga dipaparkan Guru Besar Universitas Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana. Menurut Hikmahanto Juwana, dalam perspektif hukum internasional tidak ada preseden resolusi Majelis Umum PBB bisa dibatalkan. "Bahkan bila dicermati ketentuan dalam Piagam PBB atau Statuta Mahkamah Internasional, tidak ada mekanisme yang mengatur tentang pengujian atas produk hukum yang dikeluarkan oleh organ-organ dalam PBB, termasuk resolusi Majelis Umum," jelas Hikmahanto.

Meski demikian, Pemerintah RI perlu mewaspadai lobi-lobi sekelompok pihak yang mencoba mempertanyakan Resolusi 2504 (XXIV) ke dunia internasional. Pemerintah diminta tetap solid melakukan diplomasi di kancah internasional atas isu-isu Papua.
Previous Post Next Post