Melacak Gerakan Radikal Islam dari Wahabisme ke Global Salafisme (3): Doktrin Salafi dan Politik

Pada bagia ke2 "Melacak Gerakan Radikal Islam dari Wahabisme ke Global Salafisme" telah membahas Doktrin dan Identitas Diri. Pada bagian ke-3 ini, akan membahas soal Doktrin Salafi dan Politik. Berikut kutipan makalah Rofhani - Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya yang dipublikasikan dalam Religió: Jurnal Studi Agama-agama Volume 5, Nomor 2, September 2015.


Sebagaimana yang telah disebut di muka, gerakan Salafisme mengalami ambiguitas dalam menyikapi fenomena global. Aspek yang cukup menarik pada Salafisme adalah sisi ruang politik yang membentuk wajah Salafisme menjadi dilematis dan ambigu. Secara tradisional, wujud keikutsertaan Wahabisme dalam kancah politik bersifat arahan (advise) yang diberikan oleh ulama kepada penguasa di balik layar. Inilah perilaku politik yang terjadi di Arab Saudi, meskipun pada perkembangannya sudah ada sedikit perubahan.36 Meijer melihat problem pokok Salafisme modern adalah “bagaimana tindakan non-politik mereka dalam ranah politik”.

Sesungguhnya, yang membuat semuanya menjadi lebih sulit adalah kredo Salafi yang—dalam bahasa Meijer—merupakan sense of mission dan disiapkan untuk para pengikutnya, di mana energi dan aktivitasnya menghasilkan identitas kuat. Dengan bantuan lembaga-lembaga pendidikan (dana, organisasi, dan universitas) yang diberikan oleh Arab Saudi, sense of mission ini telah mencapai dimensi trans-nasional.37 Analisis Meijer menyebutkan, Salafisme yang dengan cepat mengglobal dan menjadi politis disebabkan oleh tiga hal. Pertama, pasif, yaitu beraksi di belakang layar dengan menggunakan sarana saran kepada penguasa. Kedua, rahasia, dengan mengaku tidak terlibat politik tetapi bertindak politis, dengan mengecam keterlibatan kelompok h}izbiyyah yang mengarah ke fitnah atau faksionalisme. Ketiga, terbuka, dengan menyerukan aktivitas reformasi politik.38

Dengan doktrin loyalitas dan pengingkaran al-walâ’ wa al-barâ’, Salafi berupaya membangun kesetiakawanan dan solidaritas dengan orang-orang seiman sekaligus menarik garis tegas bidah dengan mereka yang tidak seiman. Melalui doktrin ini juga seorang Salafi diharuskan hidup dalam ikatan komunitas (jamâ’ah), meski tidak harus terikat sumpah kesetiaan (bay’ah). Gerakan Salafi ini meyakini bahwa yang percaya terhadap doktrin tersebut akan selalu berusaha menjauhkan diri dari hasrat merebut kekuasaan politik (da’wah h}izbiyyah) yang cenderung menyulut api fanatisme dan permusuhan. Hal ini terlihat pada kasus di Saudi pasca peristiwa kelompok Juhayman, para mahasiswa, dan pengajar universitas yang mendiskusikan ide-ide ikhwan dalam gerakan ash-Shah}wah al-Islâmiyah, berpaling mengikuti model aktivisme “kesunyian-politis” milik al-Jamâ’ah as-Salafiyyah. Mereka berusaha lebih jauh dengan menekankan penolakan terhadap aktivitas politik dan mendemonstrasikan komitmen berdakwah dan gaya hidup apolitis.39

Menarik untuk dicatat bahwa meskipun gerakan Salafi menentang aktivitas politik, mereka bersikap ambivalen, terutama terkait doktrin h}âkimiyyah (kedaulatan politik) dan penerapan syariah. Mereka berpendapat bahwa tauhid h}âkimiyyah merupakan bidah yang dieksploitasi kelompok h}izbiyyah sebagai senjata dengan menggunakan doktrin takfîr melawan penguasa Muslim yang sah. Dalam pandangan mereka, doktrin takfîr adalah manifestasi modern politik kaum Khawarij yang menghalalkan darah penguasa Muslim jika tidak sesuai dengan syariah. Mereka membagi penguasa menjadi dua kelompok: kâfir i’tiqâdi (ingkar pada keyakinan) yang dianggap bukan lagi sebagai Muslim dan kâfir ‘amalî (kafir pada aras praksis) yang masih dianggap Muslim, meski berdosa besar.40 Dari sini tampak sikap politis kaum Salafi yang hati-hati menyikapi penguasa.
Analisis Meijer menunjukkan bahwa kelompok Salafi yang secara terbuka menyatakan diri berada di kancah politik berlindung di bawah payung gerakan islamisme, yakni Ikhwân al-Muslimîn. Kasus ini bisa dilihat pada gerakan Shah}wah di Saudi atau Jamâ’ah Islâmiyyah di Mesir. Aktivitas politik yang terang-terangan ini pada akhirnya berbentuk kekerasan dan jihad.41 Schwartz menegaskan, inilah wajah ekstremis Islam yang membenarkan kekerasan dan menggerakkan kebencian, merefleksikan kepentingan orang kaya dan penguasa. Wajah itu dimiliki oleh ideologi yang bernama Wahabisme, sebuah “kultus mati” yang merupakan ajaran resmi penguasa Kerajaan Saudi.42

Salafisme, bagaimanapun, juga memberikan konsep-konsep tertentu melalui doktrin-doktrinnya. Al-walâ’ wa al-barâ’ dan amar ma’rûf nahî munkar sangat mungkin memasuki ranah publik dan dapat diperluas dari politik yang bersifat pasif menjadi aktif, atau bahkan sikap kekerasan. Skala pergeseran politik ini, menurut Meijer, tidak boleh dianggap remeh ataupun kaku.43
Sikap politis yang ditunjukkan oleh kaum Salafi dan doktrin yang disandangnya membawa kaum Salafi bersikap aktif. Sikap reaktif ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan yang konkret terhadap hegemoni Barat. Ambiguitas politik fragmentatif senantiasa mewarnai kaum Salafi yang mewujud dalam bentuk jihad-Salafisme, sebagai wujud transplantasi politik Salafisme.44 Hal ini menunjukkan bahwa politik kaum Salafi telah berkembang sebagai bentuk pertentangan.

Permasalahan politik ini semakin terlihat ketika kaum Salafi berinteraksi dengan dunia nyata dan politik praktis. Sikap keras pun sering kali muncul akibat penolakan terhadap realitas yang dianggap menyimpang dari doktrin (akidah) dan praktik agama (manhaj) yang benar. Ironisnya, kelompok jihad-Salafisme menginginkan adanya perubahan sebagaimana yang mereka impikan, padahal ajaran Wahabi (yang mereka anut) mengutamakan prinsip penanaman akidah, mempraktikkan manhaj dan menghindari politik.45 Akidah bagi kaum jihad-Salafisme telah bertransformasi dalam bentuk “jihad”. (BERSAMBUNG)


Melacak Gerakan Radikal Islam dari Wahabisme ke Global Salafisme 
Bagian (1): Akar Kemunculan Salafisme
Bagian (2): Doktrin dan Identitas Diri
Bagian (3): Doktrin Salafi dan Politik
Bagian (4): Jihad Salafisme




Previous Post Next Post